JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menyebut pemerintah dan DPR RI memiliki waktu dua tahun untuk memperbaiki tata kelola iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) untuk ASN, TNI ...

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan waktu dua tahun untuk menata ulang kembali kepesertaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Hal ini setelah MK menyatakan bahwa Undang-Undang ...

MAHKAMAH Konstitusi (MK) melarang wakil menteri atau wamen merangkap jabatan seperti halnya menteri agar mereka berfokus mengurus kementerian. Larangan wamen rangkap jabatan itu tertuang dalam ...

Bisnis.com, JAKARTA— Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memberikan tenggat waktu maksimal 2 tahun bagi platform digital seperti Facebook, Instagram, dan lainnya untuk ...

Kebijakan ini diterapkan agar proses pengangkatan tidak tertunda karena keterbatasan waktu layanan. Wilayah kerja Kantor Regional 3 BKN Bandung mendapat apresiasi atas koordinasi pengelola kepegawaian ...